Aparatur Desa se-Kecamatan Nanga Mahap Ikuti Pelatihan Keuangan

402
Aparatur Desa di Kecamatan Nanga Taman, mengikuti pelatihan keuangan desa, yang diselenggarakan oleh Praja IPDN Kampus Kalbar, yang sedang Praktik Lapangan (PL) II.

NANGA MAHAP,LK – Aparatur desa dari 13 desa se-Kecamatan Nanga Mahap, mendapatkan pelatihan tata kelola keuangan Desa, Senin (27/3/2017). Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat desa bisa membuat sistem pelaporan yang cepat dan akurat, terutama terkait dana yang telah dikelola.

Pelatihan keuangan desa ini berlangsung di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kantor Camat Nanga Mahap. Adapun pelaksana pelatihan ini adalah praja dari Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalbar.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Nanga Mahap, Kades, Sekdes, Bendahara Desa, dan perwakilan dari perusahaan, yaitu PT Averna Sepakat, PT Landak Bhakti Palma(LBP ), dan PT MJB.

Camat Nanga Mahap, Hermanto menyampaikan, bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh IPDN Kalbar ini, dalam rangka Praktek Lapangan (PL) kedua. Hermanto pun mengapresiasi adanya kegiatan ini.

“Peserta mendapatkan pelatihan keuangan. Selain itu, mereka juga melakukan penancapan Tapal Batas Desa. Kegiatan ini sangat bagus, terutama bagi aparatur desa yang mengelola banyak dana,” ujar Hermanto, kepada lawangkuari.com, Selasa (28/3/2017).

Camat Hermanto mengharapkan, adanya partisipasi pihak perusahaan, terutama untuk meminjamkan alat GPS dan petugasnya, untuk membantu membuat titik koordinat tapal batas.

“Selain pemahaman sistem pelaporan keuangan, permasalahan tapal batas juga sangat penting. Kita bersyukur, para praja bisa membantu menyelesaikan masalah ini,” paparnya.

Pendamping PL Praja IPDN Kecamatan Nanga Mahap, Abdul Rahman menjelaskan, tujuan pelatihan keuangan desa adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan negara, baik yang bersumber dari APBN maaupun APBD, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

“Karena jika perangkat desa cepat membuat laporan keuangan, tentu akan cepat proses pencairan berikutnya. Kita ingin hal ini bisa dipahami oleh pihak desa agar dalam prosesnya nanti desa bisa handla dalam membuat laporan,” ungkapnya.

Abdul Rahman menambahkan, berdasarkan pasal 77 ayat (1), UU Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, menjelaskan pengelolaan kekayaan milik desa, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.

“Untuk peningkatan pendapatan desa, maka desa harus kreatif dan inovatif. Terutama dalam mengelola potensi-potensi alam maupun manusia di desanya, agar lebih maju,” pungkasnya. (ags)

LEAVE A REPLY