Mari Menjaga Indonesia

196
Ilustrasi

SEKADAU, LK – Pemerintah berencana akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disampaikan beberapa waktu lalu. Masyarakat Sekadau mendukung upaya pemerintah untuk membubarkan kelompok-kelompok atau ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi bangsa.

Ketua Pemuda Muhammdiyah, Muhadiyat Ikhsan mengatakan, sebagai warga Muhammadiyah mengikuti pendapat Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Ia mengatakan, pihaknya menyambut baik pembubaran HTI.

Menurutnya, Indonesia harus bebas dari ormas-ormas yang bertujuan mengubah dasar negara. “Muhammadiyah sangat tegas dan jelas posisi ideologinya, bahwa negara Pancasila itu Darul Ahdi wa Syahadah, yakni negara hasil konsensus seluruh kekuatan bangsa dan harus diisi agar sejalan dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita pendiri bangsa,” ujarnya, kemarin.

Untuk itu, ia mengatakan, seluruh warga, organisasi kemasyarakatan dan seluruh komponen bangsa menerima dasar-dasar negaa yang selama ini sudah menyatukan seluruh keberagaman yang ada di bumi ibu pertiwi.

“Tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip dan keberadaan NKRI yang didirikan tahun 1945 itu,” ucapnya.

Muhammidyah juga meminta agar pemerintah menyiapkan langkah-langkah konstitusional bila HTI mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini, kata dia, untuk menyikapi adanya wacana gugatan atas keputusan pembubaran tersebut.

“Jika terdapat perbedaan maka ditempuh jalan peradilan. Langkah-langkah tersebut harus berlaku umum terhadap gerakan apapun yang berlawanan dengan dasar Pancasila dan UUD 1945,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sekadau Jonveri. Ia mengatakan, ideologi bangsa Indonesia adalah Pacasila. “Ada Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati,” kata dia.

Dikatakan dia, pemerintah juga perlu mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok yang pahamnya bertentangan dengan Pancasila. Sehingga, kata dia, tidak ada lagi kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi negara.

“Pemerintah perlu memantau lagi segala aktivitas kelompok-kelompok atau ormas yang ada di Indonesia. Sehingga, penyebarannya tidak meluas dan bisa dicegah,” pungkasnya. (asm)

LEAVE A REPLY