Pemkab Sekadau Siapkan Aturan Retribusi Sarang Walet

159
Pemilik sarang walet menunjukkan hasil budidayanya. Menurut pemilik, mereka akan mentaati aturan tentang retribusi walet ini.

SEKADAU, LK – Sejumlah gedung sarang burung walet yang berada di Sekadau akan segera dikenakan retribusi. Baik itu melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ataupun penarikan melalui pajak retribusi sebesar 10 persen. Hal itu dikatakan Suparmo, Kabid PBB dan BPHTB di Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah, saat ditemui Senin (24/7/2017).

Menurut dia, penarikan retribusi guna meningkatkan pendapatan daerah. “Bangunannya dikenakan PBB, sementara hasilnya juga akan dikenakan pajak sebesar 10 persen,” kata Suparmo. Pemberlakuan pajak tersebut sudah terangkum dalam Peraturan Daerah yang sudah dibahas bersama DPRD.

Dengan demikian, pendapatan asli daerah dari sektor pajak diharapkan meningkat. Perihal pemberlakuan pajak rumah walet ini sudah disosialisasikan dalam kegiatan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah untuk tujuh kecamatan yang dipusatkan di Sekadau Hilir, belum lama ini.

“Kita sudah surati pihak kecamatan, selanjutnya kecamatan menyurati desa, supaya segera data rumah walet yang ada di wilayah masing-masing. Sejauh ini sudah ditanggapi dengan cepat oleh pihak desa,” katanya, kepada lawangkuari.com.

Sementara itu, satu di antara pemilik sarang burung walet di Kota Sekadau, Anwaruddin mengatakan, ia sudah mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah.

“Kami sih ikut aturan aja, kalau bayar kita siap. Tapi harus ada dasarnya juga. Intinya tentu akan menunggu kebijakan dari pemerintah,” ujar Anwar.

“Bisa saja kami langsung dipertemukan lewat sosialisasi atau lainnya, ini juga demi Kabupaten Sekadau yang lebih baik,” lanjutnya.

Terkait masalah itu, Anggota DPRD Sekadau Yodi Setiawan mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah mengenai retribusi usaha walet ini. Apalagi, usaha walet sudah ramai dan sudah menguntungkan pengusahanya.

“Saya rasa ini langkah yang bagus, apalagi Perda usaha burung walet sudah dibuat, walaupun belum dibahas secara intensif tapi Pemkab bisa menganalisa terlebih dahulu, intinya usaha walet ini sangat potensial dan bisa menambah penghasilan daerah kita,” papar Yodi.

Ke depan, Pemkab harus melakukan pendataan dan cek lapangan terkait pengusaha walet yang sudah berjalan lama dan baru mau buka.

“Karena ini sangat penting untuk diketahui,karena kita dengar walet per kilogram mencapai Rp8-12 juta,” kata Yodi.

“Jika dimanfaatkan dengan baik sesuai regulasi saya yakin hasil walet bisa mensejahterakan rakyat,” tuturnya. (asm)

LEAVE A REPLY