Pemkab Sekadau Selenggarakan Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah

110
BIMTEK - Bupati Sekadau, Rupinus membuka pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) pembentukan produk hukum daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sekadau, di Pontianak, Jumat (11/8/2017).

SEKADAU, LK Bupati Sekadau, Rupinus membuka kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) Pembentukan Produk Hukum Daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sekadau, Jumat (11/8).

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Pontianak ini juga dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris, Camat, Direktur RSUD Sekadau, Sekretaris Kecamatan serta pejabat penyusunan produk hukum daerah dari masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Sekadau.

Bupati Sekadau, Rupinus mengatakan, bimtek tersebut memiliki arti penting dalam rangka menyamakan persepsi, peningkatan kinerja dam koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah yang baik, benar dan berkualitas. Peraturan bupati dan keputusan bupati merupakan produk hukum yang sangat pokok dan mendasar dalam kegiatan pemerintahan.

“Menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujarnya.

Untuk itu, setiap produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatiakn aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Jika hal itu terpenuhi maka produk hukum tersebut efektif dalam penerapannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peratuan yang lebih tinggi.

“Perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyusunan, bentuk dan prosedur yang benar sesuai peraturan perundangan. Dalam merancang suatu produk hukum daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

“Hal ini untuk menghindari terjadinya permasalahan subtansi yang nantinya bermuara pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” sambungnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman, pengatahuan dan keterampilan.

“Ini menjadi bekal untuk menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan produk hukum pada satuan kerjanya masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Sekadau Adrianto Gondokusumo mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan agar ASN di lingkungan Pemkab Sekadau dapat meningkatkan pemahaman dalam pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Sekadau. Sehingga, permasalahan hukum yang demikian komplek di era otonomi terantisipasi dengan baik.

“Ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk produk hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Selain itu, mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum yang kemungkinan timbul di daerah terhadap produk yang dikeluarkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Serta menghindari terjadinya pembatalan terhadap produk hukum daerah dalam rangka klarifikasi dan evaluasi diitingkat provinsi dan pusat,” pungkasnya. (asm)

LEAVE A REPLY