Baru Seumur Jagung Sudah Hancur, Kondisi Air Mancur Simpang Tiga Tua Kekecewaan
- account_circle Mus Mussin
- calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
- print Cetak
Eks Ketua DPRD Sekadau Albertus Pinus mendesak audit total terhadap proyek air mancur Simpang Tiga Sekadau yang kini rusak parah dan tidak terawat. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LawangKuari.Com — Kondisi air mancur di Simpang Tiga Sekadau yang dibangun menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi tahun 2023 kembali menjadi bahan pembicaraan. Fasilitas yang seharusnya mempercantik wajah kota itu kini tampak rusak dan tidak terurus meski usianya masih sangat baru.
Melihat kondisi tersebut, Eks Ketua DPRD Sekadau, Albertus Pinus, meminta agar pihak berwenang segera melakukan audit terhadap proyek tersebut. Hal ini disampaikannya saat berada di Sekadau pada Selasa (21/1/2026).
Albertus menekankan bahwa pemeriksaan menyeluruh sangat penting untuk melihat bagaimana uang negara tersebut digunakan, mulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga tahap pengelolaan aset setelah selesai dikerjakan.
“Audit itu untuk melihat apakah perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan aset ini sudah sesuai aturan atau belum. Tujuannya agar jelas di mana letak masalahnya,” ujar Albertus memberikan masukan.
Ia mengaku sangat menyayangkan kondisi air mancur yang sudah rusak parah padahal belum genap berusia tiga tahun. Padahal, proyek tersebut memakan biaya yang tidak sedikit dan bersumber dari dana masyarakat.
“Belum lama dibangun, belum sampai belasan tahun, tapi kondisinya sudah hancur seperti ini. Sebagai masyarakat, kami sangat kecewa. Ini uang negara, uang rakyat, tapi tidak dijaga dengan baik oleh penyelenggara daerah,” tegas Ketua DPRD Sekadau periode 2014-2019 ini.
Menurutnya, audit diperlukan agar ada pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Ia tidak ingin pembangunan yang masuk ke daerah hanya menjadi pemborosan tanpa ada pemeliharaan yang nyata.
Albertus juga menyoroti lemahnya kerja sama antar instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam mengurus aset yang sudah diserahkan. Ia meminta dinas terkait jangan saling lempar tanggung jawab.
“Setiap pembangunan yang masuk seharusnya jelas diserahkan kepada pemerintah daerah. Lingkungan hidup atau dinas terkait harus menjalankan perannya masing-masing, jangan sampai aset sudah diserahkan tapi tidak ada yang mengurus,” katanya dengan nada kecewa.
Ia berharap hasil audit nanti bisa menjadi pelajaran berharga bagi kebijakan pemerintah ke depan. Setiap proyek pembangunan harus dipastikan benar-benar dirawat agar manfaatnya bisa dirasakan lama oleh masyarakat banyak.
“Kita minta audit ini supaya ada dampak nyata, bukan hanya sekadar formalitas. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi di masa mendatang,” tutupnya.
- Penulis: Mus Mussin
- Editor: Abu Alif
Saat ini belum ada komentar