Rasio Dokter di Kalbar Jauh dari Standar WHO, Sekadau dan Kayong Utara Paling Terdampak
- account_circle Adp/Tim
- calendar_month Senin, 9 Feb 2026
- print Cetak
Sekda Kalbar Harisson ungkap fakta mengejutkan mengenai kekurangan 4.108 dokter umum dan 1.049 spesialis di Kalbar. (Foto: Adp)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LawangKuari.Com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap jumlah dan distribusi tenaga medis. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Pengurus IDI Wilayah Kalbar masa bakti 2025–2028 di Hotel Novotel Pontianak, Minggu (8/2/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kalimantan Barat saat ini masih mengalami kekurangan tenaga medis yang cukup signifikan. Jumlah dokter yang tersedia masih jauh jika dibandingkan dengan standar World Health Organization (WHO) maupun Bappenas.
Untuk dokter umum, dengan penduduk sekitar 5,6 juta jiwa, Kalbar idealnya memiliki 5.600 dokter. Namun saat ini baru tersedia 1.571 dokter, sehingga masih kekurangan sekitar 4.108 dokter umum.
Sementara itu, kebutuhan dokter spesialis mencapai 1.590 orang. Dengan jumlah yang ada saat ini baru 541 dokter spesialis, Kalbar tercatat masih kekurangan sekitar 1.049 dokter spesialis.
Selain persoalan jumlah, Sekda juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis antarwilayah. Kota Pontianak tercatat memiliki kelebihan dokter spesialis, dengan ketersediaan 216 dokter dari kebutuhan ideal 193 orang.
Sebaliknya, beberapa kabupaten masih sangat kekurangan. Kabupaten Kayong Utara baru memiliki 4 dokter spesialis dari kebutuhan 35 orang. Kubu Raya baru memiliki 47 dokter dari kebutuhan 183 orang.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Sekadau yang baru memiliki 7 dokter dari kebutuhan 63 orang. Ketimpangan ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Jika melihat laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan dokter spesialis ini tidak akan pernah terpenuhi tanpa langkah luar biasa. Karena itu, Pemprov Kalbar terus mendorong kemandirian pendidikan dokter spesialis di tingkat lokal,” tegas Harisson.
Beberapa langkah nyata telah dilakukan, termasuk kerja sama UNTAN dengan UNS untuk pembukaan spesialis THT. Selain itu, ada program hospital-based training di RSUD dr. Soedarso yang diawali dengan spesialis bedah.
Pemprov juga memberikan beasiswa dan ikatan dinas bagi putra-putri daerah. Program ini disertai komitmen agar mereka kembali mengabdi di kabupaten/kota asal masing-masing di Kalimantan Barat.
Harisson berharap pengurus IDI Wilayah Kalbar yang baru dapat semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah. Hal ini penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
“Saya berharap organisasi profesi dapat lebih adaptif dan responsif dalam membantu asesmen kebutuhan dokter di setiap kabupaten/kota, agar distribusi tenaga medis tidak hanya berpusat di ibu kota provinsi,” pungkasnya.
- Penulis: Adp/Tim
- Editor: Abu Alif
Saat ini belum ada komentar