Pemerintah Bentuk Satgas, Anggaran Pascabencana Sumatra Capai Rp60 Triliun
- account_circle Lawang Kuari
- calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
- print Cetak
Pemerintah memperkirakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencapai Rp60 triliun. Fokus pemulihan infrastruktur dan sektor pertanian. Foto: Divisi Humas Polri
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LawangKuari.com – Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra mencapai sekitar Rp60 triliun. Dana tersebut disiapkan di luar anggaran rutin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan akan difokuskan pada pemulihan infrastruktur serta sektor pertanian yang mengalami kerusakan signifikan.
Setelah rangkaian bencana besar melanda sejumlah daerah di Sumatra, pemerintah kini mengalihkan perhatian pada tahap pemulihan jangka menengah dan rekonstruksi. Tingkat kerusakan yang luas membuat kebutuhan anggaran pemulihan dinilai sangat besar dan membutuhkan penanganan lintas kementerian.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, anggaran pemulihan tersebut akan dikelola melalui Satuan Tugas (Satgas) Pascabencana, namun mekanisme penyalurannya tidak dilakukan langsung oleh BNPB.
“Anggaran Satgas pascabencana ini diperkirakan mencapai Rp60 triliun dan terpisah dari anggaran rutin BNPB,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan, pembentukan Satgas tidak disertai pemberian insentif tambahan bagi pejabat maupun aparatur negara yang terlibat. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi akan disalurkan langsung melalui kementerian teknis sesuai bidang penanganan masing-masing.
Untuk sektor infrastruktur, pemerintah akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum guna mempercepat perbaikan jalan, jembatan, serta akses transportasi yang rusak akibat bencana. Selain itu, fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit juga menjadi prioritas utama dalam tahap rehabilitasi.
Di sektor pertanian, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap dampak bencana yang dinilai cukup serius. Berdasarkan laporan awal, sekitar 64 ribu hektare sawah produktif terdampak, baik tertimbun material bencana maupun mengalami gagal panen.
Pemulihan sektor pertanian dipandang penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Dengan dukungan anggaran besar dan pendekatan lintas kementerian, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta berkelanjutan. (*/)
- Penulis: Lawang Kuari
Saat ini belum ada komentar