Sekda Pontianak: Belanja Modal adalah Investasi Adil yang Dinikmati Seluruh Warga Kota

LawangKuari.Com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya mempertahankan prioritas belanja modal atau investasi pembangunan fisik di tengah upaya efisiensi anggaran daerah tahun 2026. Menurutnya, belanja modal merupakan instrumen paling adil dalam struktur anggaran karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Belanja modal itu investasi pemerintah yang dinikmati semua warga kota. Jalan, drainase, pasar, taman, sekolah, puskesmas, itu fair dan adil karena yang menikmati bukan hanya pegawai, tetapi seluruh warga,” ujar Amirullah usai memimpin apel rutin ASN di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (5/1/2026).

Langkah efisiensi ini diambil menyusul adanya penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar 5,17 persen pada tahun 2026. Kondisi ini menyebabkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak terkoreksi dari Rp2,219 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp2,096 triliun di tahun 2026.

Amirullah menjelaskan bahwa penyesuaian belanja adalah konsekuensi logis dari berkurangnya pendapatan. Hal ini mencakup efisiensi pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Meski demikian, ia menekankan bahwa pembangunan fisik tidak boleh dikesampingkan.

“Kalau pendapatan berkurang, belanja juga harus berkurang. Ini ilmu anggaran. Tidak bisa pendapatan turun, belanja tetap. Dalam politik anggaran, belanja modal perlu diprioritaskan. Itu investasi pemerintah yang dampaknya luas dan meningkatkan pertumbuhan,” tegasnya.

Di sisi lain, Amirullah memaparkan bahwa indikator ekonomi makro Kota Pontianak menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga awal tahun ini, realisasi pendapatan daerah telah melampaui 95 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 91 persen.

Data menunjukkan pemerintah kota berhasil menekan sejumlah angka krusial. Angka kemiskinan saat ini berada di kisaran 4 persen, sementara angka pengangguran berhasil ditekan hingga ke level 7,7 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengendalian inflasi juga terus menunjukkan performa stabil.

“Filosofi otonomi daerah itu menyejahterakan warga kota Pontianak. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita bilang sukses, ukurannya apa? Paling gampang dengan angka,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Sekda Amirullah mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap solid dan mendukung program strategis pemerintah pusat maupun provinsi. Ia mencontohkan program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga penguatan koperasi yang memerlukan sinergi di lapangan.

Ia juga mengajak ASN untuk menjadi pelopor dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah guna mendukung peningkatan pendapatan kota di masa depan. Sebagai ibu kota provinsi, Pontianak diharapkan menjadi teladan dalam kinerja dan perilaku birokrasi.

“Tunjukkan kalau kita memang layak menjadi ibu kota, termasuk dari perilaku dan kinerja pegawainya. Prestasi itu dimulai dari individu, baru kelompok, OPD, sampai pemerintah kota,” pungkasnya.